DPRD Sarolangun Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD-P Tahun Anggaran 2023

18/09/2023

16

Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, PJ Bupati Sarolangun Bachril Bakri, Waka I DPRD Sarolangun Aang Purnama dan Waka I DPRD Sarolangun Syahrial Gunawan

KABAR SAROLANGUN – DPRD Kabupaten Sarolangun menggelar rapat paripurna tingkat I Tahap II dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sarolangun terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2023, Senin (18/09/2023) di gedung DPRD Sarolangun.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, di dampingi Wakil Ketua I DPRD Sarolangun Aang Purnama, SE, Wakil Ketua II DPRD Sarolangun Syahrial Gunawan, SE serta dihadiri 18 orang dari 35 orang anggota DPRD Sarolangun yang berlangsung dengan memenuhi quorum sehingga rapat paripurna dapat dimulai.

Dari pihak eksekutif dihadiri Penjabat Bupati Sarolangun Dr Ir Bachril Bakri, M.App, Sc, Plh Sekda Sarolangun Ir Dedi Hendri, M.Si, Sekretaris DPRD Sarolangun Efrianto, S.Pd, M.Pd, Para staf Ahli Bupati dan Asisten Bupati di lingkungan Setda Sarolangun, para kepala OPD dilingkungan Pemkab Sarolangun dan tamu undangan lainnya.

Pada kegiatan tersebut, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari meminta juru bicara fraksi DPRD Sarolangun untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap rancangan Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2023.

Ada delapan fraksi DPRD yang menyampaikan pandangan umum fraksinya diantaranya Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi PAN dan Fraksi Partai Gerindra.

FRAKSI GOLKAR

Fraksi Partai Golkar disampaikan juru bicara Drs H Fahrul Rozi, M.Si, yang mengatakan bahwa fraksi partai Golkar dapat memahami betapa pentingnya dilakukan perubahan APBD Kabupaten Sarolangun tahun 2023, yang disebabkan evaluasi progres pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun Semester Pertama Tahun Anggaran 2023, serta dengan berpedoman Perubahan RKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023, terdapat beberapa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023.

” Dalam nota pengantar tercatat perubahan pendapatan daerah dari Rp 1,225 triliun setelah perubahan menjadi 1,218 Triliun lebih dan belanja Daerah mengalami kenaikan. Silpa menjadi Rp 123,34 miliar lebih setelah perubahan dan setelah di audit BPK,” katanya.

Fraksi Golkar juga mempertanyakan apakah penurunan pad dikarenakan tidak matangnya SKPD terkait, atau ada kebijakan pemerintah melalui perundangan undangan yang mengakibatkan Sumber pad tidak bisa dipungut, atau adakah kelalaian SKPD terkait, kami minta penjelasan.

” Penyertaan modal dari Rp 5 miliar menjadi Rp 7,2 miliar, kami minta penjelasan. Kabupaten Sarolangun memperoleh dana insentif fiskal dari 33 Kabupaten/Kota Se- Indonesia, kami minta penjelasan terkait anggaran tersebut,” katanya

Jubir Fraksi Golkar Fahrul Rozi menyerahkan dokumen pandangan umum fraksi ke pimpinan sidang paripurna 

FRAKSI DEMOKRAT 

Fraksi Partai Demokrat disampaikan oleh Ronald Pasaribu mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD Sarolangun yang telah memberikan kesempatan kepada kami fraksi Demokrat dalam penyampaian pandangan umum fraksi.

” Saran dan masuk serta pertanyaan, dengan adanya penurunan pad, kami minta pihak terkait untuk lebih proaktif lagi, dan kami meminta agar mengusut bila ada penyelewengan,” kata Ronald.

Pihaknya juga meminta instansi terkait yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dengan ramah, sopan serta berbicara dengan lemah lembut. “Kami berharap program yang dihasilkan adalah program yang bermanfaat dan berdampak terhadap masyarakat,” katanya.

FRAKSI PDI-Perjuangan

Fraksi PDI-Perjuangan disampaikan juru bicara Heldawati Nadeak, Amd yang menyarankan agar Pemkab Sarolangun untuk melakukan usaha konkrit dalam peningkatan pad dan berharap agar OPD yang berkaitan dengan PAD dapat menggali sumber sumber pad yang baru.

” Menghimbau kepada pihak eksekutif kepada tim TAPD dan OPD agar lebih serius dalam menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat baik yang didapatkan dalam reses DPRD dan juga Musrenbang. Mohon penjelasan apakah bus yang ada di dinas perhubungan yang sering di pakai oleh masyarakat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah,” katanya.

FRAKSI PPP 

Pandangan umum Fraksi PPP disampaikan juru bicara oleh Muhammad Zabidi yang mengatakan pada prinsipnya dapat menerima dan menyepakati penetapan perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2023. Namun agar OPD terkait mengajukan usulkan kebutuhan belanja agar mempedomani kebutuhan riil dan berskala prioritas

“Apresiasi kepada Pemda Sarolangun yang telah mampu meningkatkan target pad tahun 2023. Mengingatkan agar OPD untuk menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan sehingga serapan dapat optimal dan tidak terjadi Silpa akibat program yang tidak terlaksana. Berharap dapat proses penginputan pokir dewan menyesuaikan dengan renja SKPD agar tepat sasaran ke masyarakat,” katanya.

FRAKSI PKS 

Fraksi PKS disampaikan oleh M Fadlan Kholiq, SE, ME, Sy, mengapresiasi terhadap kerja keras pihak eksekutif dalam upaya pembangunan Kabupaten Sarolangun, namun meski demikian pihaknya memberikan masukan dan saran pandangan umum dalam rancangan Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Sarolangun Tahun anggaran 2023.

” Kenapa bisa terjadi terlambat penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023.;Pada APBD Kabupaten Sarolangun tahun 2023, Silpa ditetapkan 75 miliar lebih dan setelah di audit BPK ditetapkan Silpa 123 miliar lebih, apakah angka ini sudah final atau masih bertambah atau berkurang,” katanya.

Pihaknya juga meminta penjelasan kenapa pad, semula 89 miliar lebih setelah perubahan 67 miliar lebih dan menanyakan Insentif guru paud, guru ngaji dan guru sad, dianggarkan 9 bulan pada APBD Murni tahun anggaran 2023, apakah kekurangan tiga bulannya sudah di masukkan dalam perubahan APBD 2023 ini.

“Kapan dilaksanakan pengisian posisi jabatan yang kosong, Baik eselon II dan III, untuk peningkatkan kinerja. Meminta untuk membantu pelatihan guru agama Islam yang mengajar di SD dan SMP, untuk mengikuti pelatihan, dengan anggaran sendiri tidak dibolehkan dan boleh bila ada anggaran oleh Pemerintah dan sampai saat ini belum ada penganggaran terhadap pelatihan tersebut,” katanya.

FRAKSI PKB 

Pandangan umum Fraksi PKB disampaikan juru bicara Ali Muntoha, S.Ag, yang mempertanyakan mengapa setiap tahun pendapatan daerah kabupaten Sarolangun tidak mengalami peningkatan signifikan khususnya PAD yang menurun pada tahun 2023 ini dan meminta kepada Pemda untuk fokus melakukan upaya dan terobosan baru untuk meningkatkan PAD

” Kami meminta Pemkab Sarolangun agar bijak dalam mengelola anggaran dan menyesuaikan kebutuhan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun,” katanya.

FRAKSI PAN 

Dalam pandangannya, juru bicara Fraksi PAN Azrai Wahab mempertanyakan keterlambatan dalam proses penyaluran anggaran dan pelaksanaan kegiatan, Meminta kepada instansi atau dinas untuk menggunakan anggaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tepat sasaran dan sesuai regulasi yang berlaku.

” Menyarankan agar penyusunan perubahan kua dan PPAS untuk memperhatikan isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat. Meminta kepada dinas terkait untuk menghidupkan lampu penerangan jalan baik di jalan poros maupun di tingkat RT untuk mengurangi aksi kriminalitas,” katanya.

FRAKSI PARTAI GERINDRA 

Fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh juru bicara Abdul Basid, berharap peningkatan PAD dalam keberlangsungan pembangunan, tapi yang penting aturan ditetapkan serta meminta pihak eksekutif agar menyelesaikan kegiatan fisik agar di laksanakan dengan tepat waktu dan dengan kualitas yang baik.

Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari menyerahkan dokumen pandangan umum fraksi ke PJ Bupati Sarolangun Bachril Bakri untuk dijadikan bahan jawaban eksekutif dalam paripurna selanjutnya

Usai Penyampaian pandangan umum fraksi tersebut Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari mengucapkan terima kasih kepada saudara masing-masing juru bicara fraksi yang sudah menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2023.

” Telah bicara delapan anggota dprd dari juru bicara masing masing dan lengkaplah sudah pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna DPRD Hari ini, dan pandangan umum fraksi DPRD ini kami serahkan kepada penjabat Bupati Sarolangun,” katanya.

” Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahi robbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun hari ini kami skor,” katanya.

Rapat paripurna selanjutnya akan berlangsung pada Selasa (19/09/2023) besok pagi sekitar pukul 09.00 Wib dengan agenda jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi DPRD Sarolangun