DELAPAN Fraksi DPRD Sarolangun menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, dalam Rapat Paripurna DPRD Sarolangun Tingkat I Tahap II Senin (16/06/2025) di Gedung DPRD Sarolangun.

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Ahmad Jani didampingi Wakil Ketua I Cik Marleni, S.E dengan dihadiri 21 anggota DPRD Sarolangun.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Sarolangun H. Hurmin, S.E, Pabung Mayor CHK Dedy Afrizal, S.H., M.H., Kajari Sarolangun Alfred Tasik Pallulungan, S.H., M.H., PJ Sekda Sarolangun Ir. Dedy Hendry, M.Si, Asisten III Sarolangun Hazrian, S.E., M.Si., Para Staf Ahli Bupati Sarolangun, Para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun, Sekretaris DPRD Sarolangun Kaprawi BM, S.HI., M.H., MM,, serta unsur Tripika Kecamatan dan tamu undangan lainnya.

Kedelapan fraksi tersebut di antaranya Fraksi PPP, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Demokrat-Nasdem.

Pandangan umum fraksi disampaikan oleh masing-masing juru bicaranya, yang kemudian diserahkan kepada pimpinan rapat paripurna DPRD Sarolangun.

Berikut Pandangan Umum Fraksi DPRD Sarolangun, yang dirangkum:

FRAKSI PPP

Juru Bicara Fraksi PPP Fahzin Hisabi dalam penyampaiannya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sarolangun atas Opini Wajar Tanpa pengecualian atau WTP yang diberikan oleh BPK tahun anggaran 2024. Semoga pencapaian ini semakin memotivasi untuk terus lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD di masa mendatang.

”Partai Persatuan Pembangunan berharap ke depan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah secara lebih optimal hal ini penting untuk mendukung upaya percepatan pembangunan serta penguatan pelayanan publik pada sektor strategis seperti infrastruktur pendidikan kesehatan dan pertanian,” katanya.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, lanjut Fahzin Hisabi juga memberikan catatan terhadap beberapa OPD yang mungkin ditemukan kurangnya serapan anggaran sehingga menimbulkan Silpa yang cukup besar. Kedepan pihaknya berharap lebih dioptimalkan sehingga sarapan lebih maksimal dan program-program terlaksana.

”Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengharapkan kepada OPD terkait dalam penganggaran APBD murni lebih terinci agar tidak terjadi lagi defisit anggaran serta perubahan,” katanya.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga berharap pemerintah daerah dalam hal ini mendorong pengembangan sektor ekonomi berbasis teknologi informasi sebagai strategi memperluas basis Pendapatan asli daerah. Kemudian, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendorong Pemerintah Daerah menginventarisir peluang-peluang peningkatan PAD seperti pendapatan dari sewa aset Pemda, Pendapatan dari sektor industri pertanian.

Kemudian melakukan pendataan ulang terhadap perusahaan perkebunan yang berpeluang untuk peningkatan PAD dalam hal ini proses pengurusan HGU dan lain sebagainya di mana ini berpengaruh pada pajak daerah.

”Selanjutnya kami tadi mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Bupati dengan mengabsen seluruh OPD, termasuk camat-camat,” katanya.

FRAKSI GOLKAR

Pandangan umum Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Juru Bicara Yusuf Helmi, AB., S.E mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bupati Sarolangun dan jajaran yang telah menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024.

Hal itu melalui Surat Bupati Sarolangun kepada pimpinan DPRD kemudian secara resmi telah disampaikan oleh Wakil Bupati melalui Nota Pengantar dalam Rapat Paripurna Tingkat 1 Tahap 1 DPRD Kabupaten Sarolangun pada 2 Juni 2025 untuk dibahas oleh DPRD Kabupaten Sarolangun bersama eksekutif dan nantinya hasil pembahasan tersebut akan menjadi kesepakatan bersama untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Perda Kabupaten Sarolangun.

”Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada saudara Bupati Sarolangun dan wakil bupati beserta seluruh jajaran yang telah menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan baik sesuai dengan prinsip akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Kemudian atas penyajian laporan keuangan yang baik dan telah dapat memberikan informasi yang bebas dari salah satu material tepat waktu dan sesuai aturan yang kemudian dilakukan pengujian oleh BPK perwakilan Provinsi Jambi yang terhadap sistem pengadilan internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait maka laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten sebangun Tahun Anggaran 2024 mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK dan opini WTP tersebut sudah diraih oleh pemerintah 9 kali berturut-turut sejak tahun 2016.

”Fraksi Golkar mengucapkan selamat terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun beserta seluruh jajaran atas kerja kerasnya dan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah berpartisipasi mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024 dengan baik sehingga memperoleh opini WTP semoga opini WTP tersebut tetap dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang,” katanya.

Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada saudara Bupati Sarolangun dan jajanan opd terkait atas capaian realisasi target pendapatan daerah APBD tahun 2024 sebesar 1,3 triliun lebih.

”Kami minta penjelasan sebagaimana capaian realisasi belanja bersifat mandatoris pending pada tahun 2024 seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, belanja pegawai, penguatan SDM pengawasan dan ADD,” katanya.

”Terget dan Realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dari target 112,726 miliar lebih realisasi sebesar 112, 726 miliar lebih atau 100% dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2024 sebesar 70,030 miliar lebih,” kata dia menambahkan.

Selain itu, Fraksi Golkar juga menanyakan sejauh mana tindak lanjut temuan LHP BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024 dan apakah masih terdapat temuan LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti

”Kami meminta kepada Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan terbaik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sarolangun,” katanya.

Berkenaan dengan target dan capaian Dinas Sosial untuk Sarolangun maju 2025 akan membangun rumah singgah bagi pasien atau korban yang didampingi dalam hal ini fraksi Golkar Kabupaten saluran mendukung dan menginstruksikan agar Dinas Sosial untuk bekerjasama dengan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun

Kepada dinas pendidikan dari hasil temuan lapangan dan Laporan masyarakat masih banyak terdapat Kepala Sekolah yang ada di saluran masih berstatus PLT.

”Kami dari Fraksi Golkar Kabupaten Sarolangun berharap agar dinas terkait bisa menyelesaikan masalah ini agar kepala sekolah tersebut bisa segera sesegera mungkin menjadi definitif sesuai dengan regulasinya selanjutnya kami juga berharap agar mencari solusi terkait pendapatan guru dan tenaga teknis yang menumpuk di salah satu sekolah agar bisa pemerataan dan efektivitas dan efisiensi dari pengangkatan PPPK Kabupaten Sarolangun,” katanya.

”Kepada dinas PUPR agar secepat mungkin menyelesaikan temuan BPK dalam proses pelaksanaan pekerjaan Dinas PU PR Kabupaten Sarolangun agar tidak bermasalah di kemudian hari,” kata dia menambahkan.

FRAKSI PAN

Juru Bicara Fraksi PAN disampaikan Dodi Arya Mustain menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun atas penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.

”Kami minta dinas LHD dan TPHP agar lebih serius dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dan pabrik di Kabupaten Sarolangun sesuai dengan bidang tugas masing-masing,’ katanya.

Selain itu, fraksi PAN juga meminta kepada dinas TPHP dan dinas PMPTSP agar mengevaluasi izin usaha perusahaan terutama izin yang tidak memiliki hak guna usaha apakah izin usaha tersebut perlu dicabut atau diperpanjang.

Pihaknya juga berharap pelayanan rumah sakit umum daerah ditingkatkan terhadap pasien yang berobat rawat sehingga mendapatkan pelayanan yang baik kemudian diminta kepada Bupati Sarolangun untuk mengevaluasi kinerja rumah sakit umum dalam hal ini Dirut, dokter, para tenaga medis dan unsur pelayanan lainnya.

”Kami dari Fraksi PAN menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Sarolangun agar memfungsikan tim tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan yang ada di Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Perda yang telah disusun,” katanya.

”Menyikapi hasil audit badan pemeriksaan keuangan RI perwakilan Jambi terhadap laporan keuangan Kabupaten Sarolangun bagi OPD yang memiliki temuan pada audit BPK agar setara diselesaikan supaya tidak mempengaruhi pencapaian WTP tahun depan ,” katanya.

FRAKSI PDI-PERJUANGAN 

Fraksi PDI-Perjuangan disampaikan juri bicara Rasidi mengapresiasi Raihan predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 oleh BPK RI perwakilan Provinsi Jambi. Semoga pencapaian ini semakin memotivasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun untuk terus lebih baik dalam mengelola pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD.

”Kami dari Fraksi PDI perjuangan meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam perencanaan haruslah matang, terukur, terstruktur dan tepat guna dengan menyesuaikan antara kebutuhan dengan kemampuan anggaran sehingga dapat membuahkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sarolangun,” katanya.

Fraksi PDI-Perjuangan berharap agar terserapnya anggaran tahun 2004 dapat meningkatkan PAD sesuai dengan target yang ditentukan sehingga dapat menunjang kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun

Pihaknya juga mengimbau dari hasil pantauan kami masih banyak Kepala Sekolah yang jabatannya masih PLT kami berharap agar pihak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun lebih memperhatikan lagi perihal Kepala Sekolah yang sampai saat ini belum didefenitifkan dan agar segera menyelesaikan hal tersebut.

”Kami dari Fraksi PDI-Perjuangan meminta kepada semua OPD yang terkait apabila ada kendala pelaksanaan anggarannya dapat dan salah satu poin diharapkan juga ada nya sharing informasi dan dalam pelaksanaan anggaran tersebut,” katanya.

”Kami fraksi PDI-Perjuangan berharap kepada OPD terkait terutama yang memiliki tunggakan temuan LHP BPK RI perwakilan Provinsi Jambi baik tahun 2004 maupun temuan BPK tahun-tahun sebelumnya agar bersungguh-sungguh untuk menindaklanjuti temuan hasil audit BPK tersebut,” kata dia menambahkan.

FRAKSI PKS 

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS disampaikan oleh Juru Bicara Feby Bestian mengatakan bahwa pihaknya telah mendengar dan mencermati penjelasan dan disampaikan saudara Bupati tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, memberikan apresiasi atas prestasi Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian dari badan pemeriksaan keuangan Republik Indonesia Semoga dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya

”Dalam kesempatan ini kami Fraksi Partai keadilan sejahtera ingin menanyakan mengapa tanah yang sudah dianggarkan di dinas perkim untuk pembangunan pungutan retribusi mobil angkutan barang di bukit peranginan sampai saat ini tidak terealisasi mohon perhatian dan jawabannya,” katanya.

Pihaknya juga meminta kepada seluruh OPD untuk dapat merencanakan kegiatan dan kebutuhan dengan baik sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dan terealisasi dengan baik. Dan berharap Ke depan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan agar betul-betul matang tepat sasaran tepat waktu dan ketaatan pengawasan.

”Sehingga tidak terjadi lagi adanya kegiatan yang terlambat, tidak sesuai kontrak, salah perhitungan pekerjaan dan menjadi temuan BPK,” katanya.

FRAKSI PKB 

Fraksi PKB disampaikan oleh Juri Bicara Riki Angriawan meminta pemerintah daerah untuk bijak dalam menggunakan anggaran menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas Kabupaten Sarolangun.

FRAKSI GERINDRA

Fraksi Gerindra disampaikan oleh Juru bicara Bambang Gunawan, meminta Dirut RSUD Sarolangun untuk dapat melaksanan tugas dengan baik dalam meningkatkan pelayanan rumah sakit yang memadai. Terkait temuan BPK untuk segera ditindaklanjut, terkait drainase tertutup di kota Sarolangun untuk diperhatikan estetika terutama bagi besi drainase.

”Kami minta dinas Perkim dan perhubungan terkait pengembalian dana yang dikeluarkan oleh dinas Perkim untuk kantong parkir dan retribusi di bukit peranginan yang saat tidak sesuai lagi dengan regulasi dan aturan yang ada,” katanya.

FRAKSI DEMOKRAT-NASDEM

Fraksi Demokrat- Nasdem disampaikan oleh Juru Bicara Subhan dalam penyampaian pandangan umum mengapresiasi Bupati Sarolangun atas perolehan WTP dari BPK RI semoga pencapaian ini sebagai pemicu bagi semua pihak agar bekerja lebih baik lagi kedepan.

”Kami juga mengingatkan, meskipun WTP di raih temuan audit tetap harus ditindaklanjuti. Kami berharap Pemkab Sarolangun segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan realisasi hingga serapan anggaran tahun mendatang,” katanya.

Bidang pertanian, pihaknya mengharapkan agar OPD terkait mendorong program penguatan pangan dengan cara pemberian bantuan bibit dan penyuluhan petani. Sektor perikanan agar maksimal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan ekonomi.

”Kami berharap Pemda Sarolangun memfokuskan peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan infrastruktur dasar serta fasilitas sosial serta fasilitas umum,” katanya.

Pihaknya juga mendorong Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk mengoptimalkan seluruh pendapatan dan penerimaan program prioritas yang langsung ke masyarakat, serta melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan.

”Kami mendesak Pemda Sarolangun untuk serius dan konsisten dalam melaksanakan visi dan misi pembangunan dan pelaksanaan APBD dirasakan secara adil oleh masyarakat. Kami meminta Pemda Sarolangun agar inovasi dan ide-ide starategis perlu ditingkatkan untuk meningkatkan PAD demi pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.

____
Sumber: Kabar Sarolangun
Penulis : A.R Wahid Harahap